Kajian Fiskal Regional Maluku Utara Semester 1 2021 : Optimalkan Komoditas Unggulan, Lesatkan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara!

KFR S1 2021/Download/button/red

Executive Summary

Perkembangan dan Analisis Ekenomi Regional

Perekonomian Maluku Utara triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 16,89 persen (y-on-y). Sementara itu jika dibandingkan triwulan I 2021, pertumbuhan triwulan II 2021 (q-toq) naik sebesar 1,64 persen. Dari sisi produksi atau lapangan usaha, Sektor lapangan usaha pada triwulan II 2021 (yo-y) yang pertumbuhannya sangat signifikan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,95 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 7,12. PDRB dari sisi pengeluaran pada triwulan II-2021 menunjukkan hampir seluruh pengeluaran mengalami pertumbuhan kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Antar Daerah. Ekspor Luar Negeri mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa sebesar 140,03 persen serta mampu berkontribusi dalam pertumbuhan hingga 98,28 persen

Inflasi tahun kalender Juni 2021 (Juni 2021 terhadap Desember 2020) Provinsi Maluku Utara sebesar 0,58 persen. Inflasi bulanan selama triwulan II2021 tertinggi terjadi pada bulan Mei 2021 sebesar 0,44 persen imbas perayaan hari raya keagamaan. Penyumbang inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Rekreasi dan Olahraga yang mencatatkan inflasi sebesar 2.95 persen.

Sampai dengan disusunnya Kajian triwulan II ini, data resmi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara ialah data Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, IPM Maluku Utara mencapai 68,49 atau menurun 0,21 poin dibanding tahun 2019.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara per Februari 2021 tercatat sebesar 5,06 persen atau naik sebesar 0,97 persen dibanding TPT Februari 2020. Sedangkan Kemiskinan di Maluku Utara per Maret 2021 turun menjadi 6,89 persen dibanding periode sebelumnya di kisaran 6,97 persen. Penurunan angka kemiskinan ini diindikasikan karena adanya penyaluran dana PEN yang ditujukan untuk mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat maupun pelaku usaha.

Meskipun pertumbuhan ekonomi naik dan kemiskinan turun tetap belum mampu menurunkan angka TPT. Fenomena ini lebih mempertegas adanya indikasi penggunaan tenaga kerja dari luar Maluku Utara sehingga angkatan kerja dari dalam Maluku Utara tidak terserap.

Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN

Pendapatan negara Provinsi Maluku Utara sampai dengan triwulan II tahun 2021 terealisasi Rp961.08 miliar atau 48 persen dari target pendapatan negara selama tahun 2021. Dibanding periode yang sama tahun 2020, pendapatan negara periode ini lebih tinggi baik dalam nilai maupun persentase. Lebih rinci kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kinerja penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 mencapai 42,79% dari pagu belanja. Capaian tersebut di atas target realisasi ideal sesuai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) untuk triwulan 2 sebesar 40%. Capaian realisasi tertinggi terhadap pagu, terjadi pada jenis belanja bantuan sosial (57) dan jenis belanja pegawai (51) dengan capaian secara berurutan 57.27% dan 50,37% Sementara belanja modal masih pada nilai 37.54% terhadap pagu.

Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD

Realisasi pendapatan daerah hingga akhir triwulan II-2021 mencapai 43,82 persen persen dari pagu pendapatan tahun 2021. Pagu pendapatan triwulan II-2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan II-2020 karena program realokasi dan refocussing anggaran pemerintah yang masih difokuskan untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Struktur APBD Maluku Utara Triwulan II-2021 dilihat dari sisi realisasi pendapatan, masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp4.922,23 miliar atau sekitar 95,03 persen dari total realiasai pendapatan Triwulan II-2021, sedangkan penerimaan PAD hanya sebesar 4,63 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 0,34 persen. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan Pemda di Maluku Utara terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam mendanai pemerintahan di daerah.

Pagu Belanja daerah meningkat sekitar 2,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi penyerapan, realisasi belanja dan transfer Pemda sampai dengan Triwulan II-2021 mencapai 24,43 persen dari total pagu belanja, lebih kecil dibandingkan realisasi belanja Triwulan II-2020.

Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan I tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.192,26 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp191,48 miliar dibandingkan tahun 2020. Hingga triwulan II tahun 2021 realisasi pendapatan konsolidasian yang memiliki kontribusi paling besar yaitu pendapatan perpajakan sebesar Rp1.013,70 miliar, disusul oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan perpajakan tersebut mendapat kontribusi terbesar oleh Pajak dalam negeri sebesar 95 persen dan Pajak perdagangan internasional sebesar 5 persen.

Belanja konsolidasian sampai dengan triwulan II tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,10 persen. Perubahan ini merupakan peningkatan dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya (turun 5,75 persen). Total belanja konsolidasian pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp5.079,93 miliar dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.056,52 miliar dan sisanya Rp3.231,90 miliar adalah belanja pemerintah daerah.

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, fungsi pelayanan umum memiliki porsi belanja terbesar untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan porsi belanja fungsi pendidikan dan kesehatan masih di bawah mandatory spending. Sebagai belanja dengan porsi terbesar kedua, belanja fungsi pendidikan ini tercatat memberikan dampak yang positif di Maluku Utara dibuktikan dengan meningkatnya jumlah guru dan sekolah

Berita/Isu Fiskal Regional

Kajian ini mengulas tentang pengembangan Kelapa dan Nikel sebagai komoditas unggulan Maluku Utara. Maluku Utara mampu menjadi penghasil kelapa terbesar keempat di Indonesia dengan kontribusi nasional sebesar 7,73 persen. Salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara adalah program “Parapara Emas” yang berupaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa dengan pemanfaatan kelapa tidak saja menjadi kopra tetapi dapat dijadikan berbagai produk lainnya.

Sementara Nikel menjadi komoditas bahan galian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara karena nilai ekspornya cukup tinggi. Untuk mengembangkan potensi Nikel ini, pemerintah sudah membangun Kawasan Industri di Maluku Utara. Pemerintah daerah diharapkan cepat tanggap mengambil peranan dalam peningkatan pengolahan Nikel di kawasan industri yang sudah beroperasi.

Selengkapnya di:
KFR S1 2021/Download/button/red

Posting Komentar

0 Komentar