Bayu Andy Prasetya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara mewakili Kementerian Keuangan selaku Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penghargaan ini diberikan pada acara “Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021” yang diselenggarakan di Sofifi 30 November lalu. Acara tersebut diselenggarakan semi virtual, yaitu sebagian daring dan sebagian hadir.
Opini WTP yang dicapai pada LKPD 2019 merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sehingga patut mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Penghargaan diwujudkan dalam bentuk piagam dan plakat. Piagam diberikan kepada pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP pada LKPD 2019, ditambah dengan plakat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang meraih WTP 5 (lima) tahun berturut-turut.
Penyerahan penghargaan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 yang diselenggarakan pada september 2020 lalu secara online (virtual) oleh pemerintah pusat. Ditengah pandemi COVID-19, Rakernas tersebut mengambil tema “Tantangan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Pada kegiatan tersebut, Menteri Keuangan, SMI berpesan agar capaian opini WTP terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ini merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah daerah. Tidak hanya di dalam mengelola keuangan dan barang milik negara/daerah, namun juga di dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintahan.
Secara berturut-turut, penerima penghargaan WTP di wilayah Maluku Utara adalah sebagai berikut:
|
No |
Pemda |
Piagam |
Plakat |
Histori Raihan WTP |
|
1 |
Pemerintah Provinsi Maluku Utara |
Ya |
|
2016,2018,2019 |
|
2 |
Kota Ternate |
Ya |
Ya |
2014,2015,2016,2017,2018,2019 |
|
3 |
Kota Tidore Kepulauan |
Ya |
Ya |
2014,2015,2016,2017,2018,2019 |
|
4 |
Kabupaten Halmahera Selatan |
Ya |
Ya |
2014,2015,2016,2017,2018,2019 |
|
5 |
Kabupaten Halmahera Utara |
Ya |
|
2016,2017,2018,2019 |
|
6 |
Kabupaten Halmahera Timur |
Ya |
|
2016,2017,2018,2019 |
|
7 |
Kabupaten Halmahera Barat |
Ya |
|
2017,2018,2019 |
|
8 |
Kabupaten Pulau Morotai |
Ya |
|
2017,2018,2019 |
|
9 |
Kabupaten Halmahera Tengah |
Ya |
|
2018,2019 |
|
10 |
Kabupaten Kepulauan Sula |
Ya |
|
2019 |
sumber: diolah dari LHP BPK.
Daftar opini LKPD Pemerintah Daerah dapat dilihat pada link berikut: Data Opini Pemda
Tahun 2020, raihan opini WTP pemerintah daerah di wilayah Maluku Utara meningkat daripada tahun lalu. Dari semula 9 pemda menjadi 10 pemda di tahun ini memperoleh WTP dengan total 11 Pemda yang ada. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhasil mempertahankan opini WTP sejak tahun sebelumnya sehingga berhasil memperoleh WTP tiga kali sampai dengan tahun ini. Capaian yang membanggakan opini WTP 6 kali berturut-turut sejak tahun 2014 disandang oleh pemkot Ternate, pemkot Tidore Kepulauan dan pemkab Halmahera Selatan. Disusul dengan perolehan WTP 4 kali berturut-turut dari pemkab Halmahera Utara dan Halmahera Timur dari tahun 2016. Pencapaian WTP 3 kali berturut-turut disematkan kepada pemkab Halmahera Barat dan Pulau Morotai sejak tahun 2017. Sedangkan pemkab Halmahera Tengah dan Kepulauan Sula beriringan dengan capaian WTP 2 kali dan 1 kali. Di sisi lain pemkab Pulau Taliabu belum mendapatkan opini WTP pada LKPD tahun 2019.
Raihan opini WTP merupakan sesuatu yang membanggakan bagi insan keuangan karena wujud nyata dari kerja keras dan cerdas selama 1 tahun anggaran. Mengawal keuangan pemerintah merupakan hal yang perlu dilakukan secara bersama dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan. Acara penyerahan DIPA dan TKDD yang di-blending dengan penyerahan penghargaan WTP merupakan penggambaran yang tepat atas keterkaitan antara perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah.
Tidak berhenti sampai dengan raihan opini WTP, pemerintah daerah juga dapat menggunakan informasi keuangan yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat demi kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Maluku Utara.
Link Berita Penyerahan Penghargaan WTP Tahun Lalu 2019
0 Komentar